Limapuluh Kota |Portalpcvnews.net — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Limapuluh Kota memberikan klarifikasi resmi terkait penanganan kebakaran yang terjadi di Taram pada 23 Maret 2026. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait dugaan keterlambatan respons petugas.
Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Budi, menegaskan bahwa keterlambatan kedatangan tim di lokasi kejadian bukan disebabkan oleh kelalaian personel, melainkan kondisi lalu lintas yang padat akibat arus Lebaran.
“Waktu tempuh menuju lokasi memang mengalami keterlambatan sekitar 10 menit dari SOP 15 menit karena kemacetan, jadi keterlambatan tersebut terhitung dari laporan yang diterima dari masyarakat oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Namun, informasi yang menyebutkan keterlambatan hingga satu jam tidak benar,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ferry.
Ia memastikan bahwa seluruh personel dalam kondisi siap siaga saat menerima laporan, dan langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
Lebih lanjut, terkait keterbatasan armada yang sempat menjadi sorotan publik, pihak dinas menyatakan bahwa upaya penambahan armada telah dilakukan.
Proposal permohonan hibah unit kendaraan operasional bahkan telah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Limapuluh Kota.
Di sisi lain, Budi juga mengakui bahwa salah satu unit mobil pemadam dari Posko Harau memang dalam kondisi rusak saat kejadian berlangsung.
Kondisi tersebut diperparah dengan situasi Hari Raya, di mana sebagian besar bengkel tutup sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan secara cepat.
“Kermada di Posko Harau memang terjadi bertepatan dengan momen Lebaran.
Biasanya setiap kerusakan langsung kami tangani, namun saat itu bengkel tutup. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami ke depan,” ungkapnya.
Pihak dinas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung, guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada publik serta meredam berbagai asumsi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.(P)
