Payakumbuh |Portalpcvnews.net — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui lima prioritas strategis yang menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berwawasan lingkungan.
Baca Juga :
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, mewakili Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting 2026 di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).
Mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik,” forum ini menjadi simpul penyelarasan perencanaan berjenjang—dari kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga kota—agar selaras dengan arah kebijakan provinsi dan nasional. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, dengan mempedomani target imperatif yang telah ditetapkan.
Indikator Makro Menguat
Elzadaswarman memaparkan capaian indikator makro terbaru yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 3,55 persen—melampaui rata-rata Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meski masih di bawah nasional 5,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Tingkat kemiskinan tercatat 4,95 persen, pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita Rp66,037 juta—indikator yang menurutnya menjadi fondasi kuat untuk akselerasi pembangunan berbasis kualitas.
Baca Juga :
Lima Prioritas Pembangunan 2027
Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada lima prioritas:
Peningkatan SDM yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
Penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi.
Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi.
Penguatan sosial-budaya berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal Minangkabau.
Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung layanan publik optimal.
Pemerintah kota juga menegaskan dukungan terhadap program strategis nasional, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga percepatan penurunan stunting.
“Setiap rencana harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab persoalan daerah secara tepat sasaran,” tegas Elzadaswarman.
DPRD Tekankan Realisme Fiskal
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 relevan dengan tantangan daerah, namun mengingatkan pentingnya penyesuaian dengan kapasitas fiskal.
“RKPD harus realistis, terukur, serta selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional. Efisiensi belanja dan penguatan belanja publik menjadi kunci agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah warga.
Kolaborasi Multipihak
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, TP-PKK, GOW, DWP, KAN dari 10 nagari, Bundo Kanduang, serta jajaran perangkat daerah—menegaskan pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan tidak hanya komprehensif di atas kertas, tetapi operasional di lapangan—mendorong transformasi sosial ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(P)
