Payakumbuh |Portalpcvnews.net — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memfokuskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada upaya mendorong transformasi sosial ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing secara terukur.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Jumat (30/1/2026).
“Keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Kota Payakumbuh,” ujar Elzadaswarman.
Ia menegaskan, forum konsultasi publik merupakan ruang strategis untuk menghimpun aspirasi dan masukan guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi keharusan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Kota Payakumbuh.
“Dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perencanaan harus disusun secara cermat agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kota Payakumbuh yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,70 persen pada 2023 dan 4,53 persen pada 2024, serta ditargetkan meningkat menjadi 5,02 persen pada 2025.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita turut mengalami peningkatan signifikan, dari Rp49,88 juta pada 2019 menjadi Rp62,02 juta pada 2023 dan Rp64,21 juta pada 2024. Pada 2025, pemerintah daerah menargetkan PDRB per kapita mencapai Rp72,02 juta.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,87 persen pada 2024 dan 4,96 persen pada 2025. Sementara itu, angka kemiskinan terus menurun dari 5,44 persen pada 2023 menjadi 5,19 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 4,95 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh juga menunjukkan peningkatan konsisten, dari 77,42 pada 2014 menjadi 81,62 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Kota Payakumbuh dalam tiga besar daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Elzadaswarman menilai FKP RKPD 2027 sebagai tahapan krusial sebelum rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.
“Melalui forum ini, kami berharap lahir masukan yang konstruktif agar pembangunan Kota Payakumbuh ke depan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.
Ia menegaskan, tema RKPD 2027 diselaraskan dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan layanan publik.
“Kami berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal,” kata Syafwal.
Meski mencatat berbagai capaian positif dalam satu dekade terakhir, Syafwal mengakui pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan anggaran, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, serta tuntutan efisiensi belanja pegawai.
Baca Juga :
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2027 semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, perwakilan DPRD Kota Payakumbuh, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat. Kegiatan juga diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting.(P)
