Limapuluh Kota, Portalpcvnews.net — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memperkuat agenda ketahanan pangan nasional dengan mengucurkan anggaran Rp8,694 miliar untuk pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Program ini menyasar 1.890 hektare lahan rawa yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan daerah.
Baca Juga :
Anggaran tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota, Witra Porsepwand, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (11/12/2025).
> “Anggaran tahun 2025 untuk kegiatan Optimalisasi Lahan senilai Rp8,694 miliar telah resmi diluncurkan oleh pemerintah pusat,” ujar Witra.
Program Oplah telah mulai dijalankan sejak September dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Fokus utamanya adalah mengaktifkan kembali lahan-lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif melalui perbaikan kualitas lahan, penguatan infrastruktur pertanian, serta penataan sistem tata air yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan hasil panen sekaligus pendapatan petani.
Baca Juga :
Witra menjelaskan, pada tahap awal Limapuluh Kota hanya memperoleh alokasi seluas 1.000 hektare pada tahap I dan II. Namun, melihat karakter daerah sebagai sentra pertanian, pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
> “Alhamdulillah, Limapuluh Kota mendapat tambahan alokasi 890 hektare sebagai bentuk reward, sehingga total luasan program mencapai 1.890 hektare,” katanya.
Di lapangan, program ini melibatkan 55 kelompok tani yang tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Payakumbuh dan Suliki. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masing-masing kelompok tani, di bawah pengawasan langsung pengawas daerah untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan.
Selain lahan rawa, monitoring juga dilakukan pada lokasi Oplah non-rawa di berbagai nagari, seperti Nagari Andiang dan Nagari Taram, guna memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan teknis.
Program Optimalisasi Lahan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional, sekaligus mendukung target swasembada pangan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Witra Porsepwand, Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi petani.(Paul)
