Yogyakarta |Portalpcvnews.net — Hasil rapat dan notulen Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta (IKBMY) tengah menjadi perhatian sejumlah anggota dan komunitas Minang di perantauan. Sejumlah pihak menilai keputusan yang tertuang dalam notulen rapat terakhir perlu diperjelas, terutama terkait arah kebijakan penggunaan dana organisasi.
Baca Juga :
IKBMY selama ini dikenal sebagai wadah gotong royong masyarakat Minangkabau di Yogyakarta, dengan salah satu fokus utama membantu kebutuhan sosial anggota, termasuk dukungan pembiayaan makam bagi warga Minang yang wafat di perantauan. Namun, beberapa anggota mempertanyakan prioritas penggunaan dana yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan tersebut.
Sorotan muncul setelah beredar informasi bahwa iuran rutin dari organisasi-organisasi lokal—disebut mencapai sekitar 31 organisasi dengan kontribusi Rp200.000 per bulan—menjadi salah satu sumber pemasukan tetap. Dengan nilai akumulasi yang cukup signifikan, sebagian anggota meminta kejelasan mengenai peruntukan dana tersebut serta mekanisme pelaporannya kepada anggota.
“Transparansi menjadi kunci. Anggota perlu mengetahui alur penggunaan dana agar tidak muncul persepsi yang keliru,” ujar salah satu perwakilan komunitas yang enggan disebutkan namanya.
Pihak yang menyuarakan kritik menekankan bahwa notulen rapat seharusnya menjadi dokumen administratif yang memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar legitimasi kebijakan. Mereka berharap setiap keputusan strategis organisasi disertai penjelasan terbuka kepada anggota dan komunitas yang terlibat dalam pembiayaan.
Di sisi lain, sejumlah tokoh perantau mengingatkan bahwa organisasi berbasis kekerabatan seperti IKBMY berdiri di atas prinsip amanah dan kepercayaan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan pelaporan berkala dinilai penting untuk menjaga soliditas organisasi.
Aspirasi yang berkembang di kalangan anggota antara lain mendorong dilakukannya audit internal terbuka, evaluasi kebijakan keuangan, serta forum klarifikasi antara pengurus dan anggota. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya konstruktif untuk memperkuat tata kelola organisasi, bukan melemahkannya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pengurus IKBMY terkait isu yang berkembang. Sejumlah anggota berharap pengurus segera memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan di tengah komunitas Minang di Yogyakarta.(En fitrianes)
