LIMAPULUH KOTA |Portalpcvnews.net — Polemik mengenai warisan sejarah Tan Malaka kembali mencuat di Sumatera Barat. Ketua Yayasan Ibrahim Dt. Tan Malaka (IBRATAMA), Ferizal Ridwan, menyampaikan kritik tajam terhadap sikap sejumlah pejabat daerah yang dinilai belum menempatkan tokoh revolusioner tersebut secara proporsional dalam narasi sejarah daerah.
Dalam keterangannya kepada media, Ferizal—yang akrab disapa Feri Buya—menyebut masih adanya sikap “alergi” terhadap Tan Malaka di lingkungan pemerintahan provinsi maupun Kabupaten Limapuluh Kota. Ia menilai persepsi tersebut berakar pada pemahaman sejarah yang tidak utuh, khususnya terkait keterlibatan Tan Malaka dalam gerakan kiri internasional pada awal abad ke-20.
Warisan Ide Republik
Ferizal menegaskan bahwa kontribusi Tan Malaka terhadap gagasan kemerdekaan Indonesia bersifat fundamental. Ia merujuk pada karya monumental Tan Malaka, Naar de Republiek Indonesia, yang ditulis saat berada di Belanda, sebagai salah satu rujukan awal tentang konsep “Republik Indonesia” jauh sebelum proklamasi 1945.
“Sejarah mencatat bahwa gagasan tentang bentuk negara republik telah ia rumuskan sejak masa kolonial. Ini bukan sekadar teori, melainkan visi politik yang melampaui zamannya,” ujar Ferizal.
Baca Juga :
Tan Malaka sendiri telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963, sebuah pengakuan resmi negara atas perannya dalam perjuangan kemerdekaan.
Kontroversi Ideologi dan Narasi Sejarah
Ferizal juga menanggapi tudingan lama yang mengaitkan Tan Malaka secara permanen dengan komunisme. Ia menilai label tersebut sering disederhanakan tanpa melihat dinamika sejarah yang kompleks.
Dalam berbagai catatan sejarah, Tan Malaka pernah terlibat dalam forum Komintern di Moskow dan berinteraksi dengan tokoh seperti Joseph Stalin. Namun, menurut Ferizal, konteks perjuangan saat itu adalah strategi internasional melawan kolonialisme, bukan sekadar afiliasi ideologis sempit.
Ia juga menyinggung hubungan pemikiran Tan Malaka dengan gagasan Pan-Islamisme yang dipopulerkan oleh H. O. S. Tjokroaminoto, serta perannya dalam dinamika revolusi yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Sudirman dan Bung Tomo.
“Sejarah tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Tan Malaka adalah figur kompleks: seorang intelektual revolusioner, organisator gerilya, sekaligus pemikir republik,” tambahnya.
Kekhawatiran atas Pelestarian Situs Sejarah
Polemik ini juga dikaitkan dengan rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan situs cagar budaya rumah kelahiran dan makam Tan Malaka. Ferizal mengingatkan bahwa tanpa dukungan dan pemahaman yang utuh dari pemerintah daerah, upaya pelestarian tersebut berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun politik.
Ia menekankan pentingnya menempatkan sejarah di atas kepentingan politik praktis. “Ini bukan soal ideologi masa lalu, melainkan tentang menghormati kontribusi terhadap lahirnya Republik Indonesia,” ujarnya.
Seruan Pelurusan Sejarah
Ferizal menyerukan agar narasi sejarah Tan Malaka diluruskan secara akademik dan objektif, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, penghapusan atau pengabaian tokoh dalam simbol-simbol resmi daerah—seperti representasi dalam materi visual atau edukatif—berpotensi menciptakan distorsi sejarah jangka panjang.
“Tan Malaka adalah bagian dari mozaik besar perjuangan Indonesia. Menghapusnya dari ruang publik berarti menghilangkan bagian penting dari memori kolektif bangsa,” pungkasnya.
Di tengah dinamika politik dan sosial kontemporer, perdebatan mengenai figur Tan Malaka menunjukkan bahwa rekonsiliasi dengan sejarah masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia—sebuah negara yang lahir dari perjumpaan beragam ideologi, strategi perjuangan, dan visi tentang kemerdekaan.(P)
