Dinas Pertanian Tegaskan Hilirisasi Gambir untuk Perkuat Kedaulatan Petani

Redaksi PCV.News
Penulis : Redaksi PCV.News
3 Min Read

Limapuluh Kota Rabu 4 Februari 2026 |Portalpcvnews.net — Kehadiran Kementerian Pertanian bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penguatan tata niaga gambir nasional ditegaskan bukan sebagai bentuk penguasaan pasar atau monopoli, melainkan langkah strategis negara untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat sistem pemasaran, serta memastikan kepastian penyerapan hasil produksi petani.

Hal tersebut disampaikan Witra dalam penjelasannya kepada publik. Menurutnya, negara hadir untuk membangun ekosistem yang adil dan berkelanjutan, di mana petani tetap berdaulat di sektor hulu, sementara negara berperan mengamankan nilai tambah di sektor hilir.

“Dalam ekosistem ini, BUMN mengemban amanah sebagai pengelola fasilitas pengolahan, penjamin pembelian hasil petani (offtaker), serta penyedia akses pembiayaan. Tujuannya satu: memastikan hasil keringat petani terserap dengan harga yang layak dan berkeadilan,” ujar Witra.

Ia juga meluruskan kekhawatiran terkait rencana pembukaan lahan skala besar. Pemerintah, kata dia, tidak berfokus pada ekspansi lahan yang berpotensi memicu kelebihan pasokan dan menekan harga. Sebaliknya, kebijakan diarahkan pada peremajaan tanaman dengan mengganti tanaman tua menggunakan bibit unggul, serta optimalisasi lahan yang telah ada melalui penerapan teknik budidaya modern.

“Produksi harus dijaga tetap seimbang. Stabilitas pasokan menjadi kunci agar harga di tingkat petani tidak tertekan oleh lonjakan stok yang berlebihan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Witra menyebutkan bahwa arah pembangunan pabrik hilirisasi gambir telah melalui kajian mendalam yang dilakukan oleh Universitas Andalas. Pabrik tersebut dirancang sebagai solusi konkret atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi petani, mulai dari keterbatasan pasar hingga rendahnya nilai jual produk.

Fungsi utama pabrik hilirisasi itu antara lain menyerap produksi rakyat secara berkelanjutan, menjamin pasar dengan harga yang menguntungkan petani, serta meningkatkan nilai tambah dengan memurnikan gambir mutu rendah menjadi produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri internasional.

“Seluruh desain kebijakan ini disusun untuk memuliakan petani gambir. Narasi tentang monopoli maupun pengambilalihan lahan sama sekali tidak memiliki dasar,” tegas Witra.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan bersama untuk memastikan kejayaan gambir Indonesia tidak hanya dinikmati oleh pasar global, tetapi bermula dari meningkatnya kesejahteraan petani di dalam negeri.

“Hilirisasi adalah fondasi agar nilai strategis gambir Indonesia benar-benar kembali kepada petani di tanahnya sendiri,” pungkasnya.

Bagikan Artikel Ini
Tidak ada komentar