Padang |Portalpcvnews.net — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, mengusulkan program rehabilitasi 8.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai langkah strategis mempercepat penurunan kasus tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.
Baca Juga :
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/05/2026).
“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kami mengusulkan 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni. Sebagian besar kasus TBC berawal dari kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan,” ujar Zulmaeta.
Menurutnya, penanganan TBC tidak cukup mengandalkan layanan kuratif di fasilitas kesehatan, tetapi harus dibarengi intervensi terhadap faktor lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pemerintah Kota Payakumbuh, kata dia, memprioritaskan bantuan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
“Kami ingin penderita TBC yang tinggal di rumah tidak layak segera mendapatkan bantuan rehab. Perbaikan kualitas hunian menjadi bagian penting dari keberhasilan penanganan TBC,” tegasnya.
Ia menambahkan, kriteria RTLH tidak hanya menyangkut aspek struktur bangunan dan kecukupan luas, tetapi juga aspek kesehatan hunian seperti pencahayaan alami, sirkulasi udara, kelembapan, serta paparan faktor pencemar yang memengaruhi kesehatan penghuni.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam forum akademik tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul bertumpu pada penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Bagaimana menjadi bangsa unggul jika kualitas SDM lemah. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit berfasilitas lengkap sampai ke daerah,” ujarnya.
Benyamin juga meminta kepala daerah aktif turun ke lapangan memantau langsung kondisi kesehatan dan kecukupan gizi warga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena penderita yang belum terdeteksi berpotensi terus menularkan penyakit di masyarakat.
“Kota Payakumbuh tercatat memiliki 709 kasus TBC, dan baru sekitar 57 persen atau 404 orang yang teridentifikasi. Dukungan anggaran akan kami siapkan, karena sebagian besar penderita berasal dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Menurut Benyamin, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah sebagai bagian dari strategi komprehensif memutus rantai penularan.
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menegaskan komitmen kampus dalam kontribusi riset dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Kedokteran Unand, yang berdiri sejak 1955 di Bukittinggi, telah melahirkan ribuan dokter yang mengabdi di berbagai wilayah Indonesia hingga mancanegara.
Ia menekankan bahwa TBC masih menjadi tantangan kesehatan nasional, mengingat Indonesia termasuk negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai krusial dalam percepatan eliminasi TBC.
“Misi kita membebaskan Sumatera Barat dan Indonesia dari TBC. Ini membutuhkan dukungan semua pihak, penguatan fasilitas, serta sinergi penanganan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca Juga :
(P)
