Jakarta, Portalpcvnews.net — Pemerintah Indonesia menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan nasional.
Dana tersebut dialokasikan kembali untuk mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak mengurangi likuiditas perekonomian secara keseluruhan, karena dana tetap kembali ke sistem melalui aktivitas belanja negara.
“Saat ini dana pemerintah yang masih berada di perbankan sekitar Rp 201 triliun. Dana Rp 75 triliun yang ditarik tidak disimpan kembali, tetapi langsung dibelanjakan sehingga tetap masuk ke sistem ekonomi,” ujar Purbaya dalam wawancara Bersama media di Jakarta, Rabu (31/12).
Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana SAL sebesar Rp 276 triliun pada enam bank, yakni lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah.
Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
Menurut Purbaya, kebijakan penempatan dana di perbankan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.Namun, ia mengakui efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 7,36 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka tersebut dinilai masih di bawah potensi, seiring belum sepenuhnya selarasnya kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral pada periode sebelumnya.
“Injeksi likuiditas yang kita tempatkan di perbankan tidak berjalan seoptimal yang saya perkirakan. Seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih cepat, namun ada ketidaksinkronan kebijakan dengan bank sentral,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia kini telah diperbaiki. Dalam dua pekan terakhir, BI disebut mulai memberikan dukungan kebijakan yang lebih kuat, sehingga likuiditas di sistem keuangan diperkirakan akan semakin longgar.
“Koordinasi sudah dirapikan dan dipercepat. Dua minggu terakhir perkembangannya sangat baik, dan ke depan seharusnya tidak ada hambatan berarti,” ujarnya.
Dengan perbaikan sinkronisasi kebijakan tersebut, Purbaya menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun mendatang dapat mencapai 6 persen, melampaui asumsi pertumbuhan dalam APBN sebesar 5,4 persen.
“Sekarang saya bisa berbicara dengan lebih yakin. Target 6 persen semakin terbuka lebar karena koordinasi fiskal dan moneter semakin solid,” pungkasnya.
(Yolan)
