Bupati Safni Buka Workshop SPI Lima Puluh Kota, Dorong Agroekologi dan Kedaulatan Pangan

Redaksi PCV.News
Penulis : Redaksi PCV.News
2 Min Read

Lima Puluh Kota, Portalpcvnews.net — Bupati Lima Puluh Kota, Safni, secara resmi membuka Workshop Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Lima Puluh Kota yang digelar di Hotel Sago Bungsu, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran petani dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan berbasis agroekologi dan kedaulatan pangan.

Workshop yang digagas oleh Sago Indra tersebut diikuti oleh sekitar 60 peserta dari berbagai unsur, dengan mengangkat tema “Membangun Agro Ekologi dan Kawasan Daulat Pangan”. Selain Bupati Safni, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dewan SPI Pusat, pengurus SPI Provinsi, serta perwakilan SPI dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Safni menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyampaikan sejumlah program unggulan daerah yang berfokus pada pengembangan komoditas strategis, seperti kopi, kakao, gambir, tembakau, dan kelapa.

“Lima Puluh Kota memiliki potensi besar di sektor pertanian. Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan nilai tambah bagi petani melalui pengolahan dan hilirisasi, khususnya pada komoditas gambir,” ujar Safni.

Ia menambahkan, hilirisasi gambir menjadi salah satu prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Lima Puluh Kota dalam rantai pasok nasional dan global.

Sebagai bentuk keterbukaan dan kolaborasi, pada akhir kegiatan Bupati Safni secara simbolis menyerahkan Draft Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada Ketua SPI. Dokumen tersebut diharapkan dapat dikaji secara mendalam oleh SPI untuk memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif terkait pengembangan dan hilirisasi gambir di daerah tersebut.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi petani dalam mewujudkan sistem pertanian yang berdaulat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan petani.(Paul)

Bagikan Artikel Ini
Tidak ada komentar