Lima Puluh Kota, Portalpcvnews.net — Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan pendidikan kembali mendapat perhatian melalui penyaluran bantuan pembangunan jalan permukiman serta satu unit kendaraan operasional sekolah di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Bantuan tersebut diserahkan oleh Anggota DPR RI bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Mulyadi, pada Selasa (16/12/2025).
Bantuan pembangunan jalan berupa rabat beton berlokasi di Koto Tinggi 2, Nagari Maek. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi warga, mobilitas pelajar, serta kelancaran distribusi hasil pertanian di wilayah perbukitan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Ir. H. Mulyadi juga menyerahkan satu unit mobil operasional kepada SMAN 2 Bukik Barisan. Kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sekolah, termasuk kebutuhan operasional dan pelayanan pendidikan, terutama bagi siswa dan tenaga pendidik yang berada di kawasan dengan kondisi geografis cukup menantang.
Program bantuan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menilai langkah tersebut sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pembangunan nagari, dengan manfaat yang dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tokoh masyarakat Koto Tinggi, Erie Jasman, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan dunia pendidikan di Nagari Maek.
> “Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan, khususnya dalam pembangunan jalan dan fasilitas pendidikan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Koto Tinggi dan Nagari Maek secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Erie, peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses layanan dasar. Ia berharap sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dapat terus diperkuat guna memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Penyaluran bantuan tersebut mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses.(DNS)
