PADANG PARIAMAN, Portalpcvnews.net — Rombongan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (22/12/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada upaya pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dengan agenda utama melakukan dialog bersama para pelaku usaha lokal guna membahas langkah-langkah konkret serta tindak lanjut dukungan pemerintah terhadap unit-unit usaha binaan yang mengalami kerugian signifikan akibat bencana.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada pukul 11.15 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 148.
Setibanya di bandara, rombongan disambut oleh jajaran pemerintah daerah serta Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbodjati, yang didampingi Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, TB. M. Yusuf Hidayat.
Usai penyambutan, rombongan langsung bertolak menuju Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang.
Di lokasi tersebut, Komisi VII DPR RI dijadwalkan menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta perwakilan pelaku UMKM terdampak bencana.
Diskusi difokuskan pada mekanisme penyaluran bantuan serta dukungan nyata untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan pengelola objek wisata yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Sebagai rangkaian agenda, pada pukul 16.00 WIB rombongan Komisi VII DPR RI dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke Posko Logistik Bantuan Bencana yang berlokasi di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman.
Di lokasi tersebut, rombongan akan mencermati data pengalokasian bantuan ke wilayah-wilayah sentra UMKM dan destinasi wisata melalui papan monitoring yang telah disiapkan.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait, sehingga proses pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.(Ade Candra)
