Payakumbuh |Portalpcvnews.net – Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026). Rakor yang dirangkaikan dengan agenda Safari Ramadan ini menjadi forum strategis penyelarasan arah pembangunan 2026–2027 antara pemerintah provinsi dan kota.
Baca Juga :
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah isu prioritas daerah, mulai dari penanganan bencana, pengelolaan persampahan, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi berbasis UMKM.
Tantangan Bencana dan Harapan Dukungan Percepatan
Zulmaeta menegaskan, Payakumbuh masih menghadapi tantangan serius akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau mengakibatkan kerusakan rumah warga serta lahan pertanian.
“Data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif. Kami terus memperbarui data dampak dan menyiapkan langkah rehabilitasi,” ujarnya.
Pemko Payakumbuh berharap dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sorotan TPA Regional dan Infrastruktur Vital
Isu lain yang mengemuka adalah pengelolaan TPA Regional yang masih memicu keluhan masyarakat. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pemko mengusulkan pemanfaatan kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Di sektor infrastruktur, pemerintah kota juga mengajukan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Krisis Air Bersih dan Modernisasi Jaringan
Zulmaeta turut menyoroti keterbatasan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan. Sebagian besar jaringan pipa yang dibangun pada era 1980-an kini mengalami tingkat kebocoran tinggi.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta reservoir baru,” jelasnya.
Peluang Ekspor dan Transformasi UMKM
Baca Juga :
Di sektor ekonomi, Payakumbuh membuka peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin lokal baru sekitar 400 orang.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” kata Zulmaeta.
Selain itu, Pemko juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA, fasilitasi penuntasan tapal batas, serta percepatan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
2026: Titik Balik Transformasi Ekonomi Sumbar
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa 2026 harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah setelah berbagai tekanan pada 2025.
“Tahun 2025 adalah wake up call. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi dimulai hari ini,” tegasnya.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama:
Hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan. Potensi devisa Rp20 triliun diproyeksikan memicu dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga 2029.
Transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, termasuk penguatan quality tourism di kawasan Mandeh dan pemanfaatan energi geothermal berbasis pembiayaan hijau.
Akselerasi digitalisasi UMKM, melalui perluasan broadband hingga desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata, yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan 1–2 persen.
Mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi, termasuk percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai, penguatan asuransi pertanian, serta pembangunan pengendali banjir di sentra produksi.
Rakor ini menegaskan komitmen sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam membangun Payakumbuh sebagai simpul ekonomi yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.(P)
