Komisi VIII DPR RI Soroti Lambannya Distribusi Bantuan ke Wilayah Terisolasi di Pesisir Selatan
Baca Juga :
Pesisir Selatan, portalpcvnews.net — Komisi VIII DPR RI menyoroti lambannya distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terisolasi di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Bayang Utara, yang hingga kini masih sulit dijangkau akibat putusnya jaringan jalan dan jembatan. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa kondisi lapangan membutuhkan respons lebih agresif dari pemerintah pusat.
“Kami melihat langsung situasinya. Jalannya putus, jembatannya putus, dan longsor terjadi di banyak titik. Ribuan warga hampir tidak bisa menerima bantuan kecuali melalui helikopter,” ujar Lisda saat meninjau lokasi bencana di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Sabtu (6/12/2025). Ia menyebut kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari, membuat masyarakat berada dalam keadaan sangat rentan.
Komisi VIII menilai percepatan mobilisasi alat berat, tenaga teknis, dan logistik mendesak dilakukan. Lisda juga kembali menegaskan pentingnya percepatan penanganan lintas instansi.
“Masalahnya bukan hanya status bencana, tetapi kecepatan tindakan di lapangan. Ribuan kepala keluarga masih terisolasi. Kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka jika akses tak segera dibuka,” ujarnya.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur terjadi di 11 kecamatan, meliputi jalan retak, rumah ibadah rusak, fasilitas pendidikan terdampak, hingga jaringan irigasi yang lumpuh. Ia menyebut sejumlah alat berat dari provinsi telah masuk, namun empat nagari terdalam masih belum dapat dijangkau sehingga penanganan sementara dilakukan secara manual oleh relawan.
Sementara itu, Komisi VIII memastikan akan mendorong penguatan bantuan dari BNPB, Kementerian Sosial, dan mitra kerja lainnya, serta terus memantau perkembangan di lapangan. Lisda menegaskan bahwa pembukaan akses menuju titik-titik terdampak merupakan prioritas utama.
Baca Juga :
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. Intervensi dari pemerintah pusat harus lebih cepat agar proses pemulihan dapat segera berjalan,” katanya.(Tim)
