Jakarta, portalpcvnews.net — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti maraknya gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Senin (8/12/2025), Endipat menilai perlu ada pelurusan informasi mengenai peran negara dalam penanganan bencana.
Endipat mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran bernilai triliunan rupiah untuk penanganan bencana di Aceh. Sementara itu, gerakan donasi publik yang ramai dibicarakan hanya menghimpun sekitar Rp 10 miliar.
> “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, sementara negara sudah menggelontorkan triliunan untuk Aceh. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian agar tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir, padahal pemerintah telah bekerja sejak hari pertama penanggulangan bencana,” tegas Endipat.
Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Gerindra itu juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus memperbarui informasi resmi terkait upaya pemerintah dalam menangani banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai pentingnya komunikasi yang transparan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.
Endipat turut menyinggung pernyataan mengenai pihak yang “sok paling Aceh dan Sumatera”, yang menurutnya berpotensi menimbulkan bias persepsi terhadap kinerja pemerintah pusat.
“Kita harus memastikan informasi yang beredar di ruang digital mencerminkan fakta, terutama terkait penanganan bencana. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai kehadiran negara,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut juga membahas peningkatan sistem komunikasi kebencanaan, mitigasi informasi hoaks, serta percepatan penyampaian laporan penanganan bencana oleh pemerintah pusat.(Yolan)
