Payakumbuh |Portalpcvnews.net — Wali Kota Zulmaeta memimpin rapat strategis bersama para kepala perangkat daerah membahas pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Rabu (22/4/2026).
Baca Juga :
Dalam arahannya, Zulmaeta mengungkapkan bahwa Kota Payakumbuh memperoleh tambahan alokasi TKD lebih dari Rp116 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, hingga bantuan relokasi dan pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana.
“Tambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran agar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Tambahan TKD ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian pemerintah pusat bagi daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk Payakumbuh, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menjawab tantangan prioritas pembangunan.
Zulmaeta menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar perencanaan dan realisasi program berjalan selaras dengan ketentuan penggunaan anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan ketahanan bencana dan pemulihan kualitas lingkungan harus menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi fokus penting. Intervensi pada sektor pangan dan distribusi dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga, sementara pemberdayaan UMKM, peningkatan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan serta mampu menyusun program kerja yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata.
Pemerintah Kota Payakumbuh berharap tambahan TKD ini menjadi stimulus percepatan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui tata kelola anggaran yang efektif dan berintegritas.(P)
