Niniak mamak Minta pertanggungjawaban pemerintah dan DPRD limapuluh Kota.
Limapuluh Kota, Sumbar — Di balik hamparan hijau Nagari Sungai Kumayang, tersimpan kekecewaan mendalam yang tak terbendung. Harapan masyarakat adat untuk memiliki Sekolah Rakyak, lembaga pendidikan yang dijanjikan sebagai mercusuar harapan bagi anak-anak kampung kini kandas, menyisakan lahan kosong dan luka batin yang sulit diobati.
Program yang semula dielu-elukan sebagai “pendidikan rakyat sejati” itu ternyata berakhir tanpa hasil. Di mata para niniak mamak, kegagalan ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Tanah Ulayat yang Dikorbankan, Janji yang Dikhianati
Salah satu tokoh adat Sungai Kumayang, Edy, SH. MH Dt. Pandak, menuturkan kekecewaannya dengan suara bergetar. Dialah orang pertama yang menandatangani surat hibah tanah ulayat untuk pembangunan Sekolah Rakyat — simbol kepercayaan masyarakat terhadap janji pemerintah dan wakil rakyat.
“Kami niniak mamak Sungai Kumayang sangat kecewa. Tanah ulayat yang kami hibahkan dengan harapan besar untuk pendidikan anak cucu kami kini terbengkalai. Tidak ada hasil apa-apa. Hanya janji,” ujarnya dengan nada tegas (13/10/25).
Bagi masyarakat adat, tanah ulayat bukan benda mati — ia adalah warisan leluhur dan sumber kehormatan. Kini, tanah itu terbengkalai, menjadi saksi bisu bagaimana kepercayaan masyarakat adat dikhianati oleh janji-janji politik.
Tudingan Tajam ke Wakil Ketua DPRD
Kemarahan warga kian membuncah. Sosok Fadli, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi PKS, disebut sebagai tokoh yang paling ngotot mendorong program ini sejak awal. Namun, hasilnya nihil. Tak ada bangunan berdiri, tak ada aktivitas belajar, tak ada jejak keberhasilan yang bisa dibanggakan.
“Kami sangat kecewa dengan Fadli. Ia terus mendorong Bupati untuk menjalankan program Sekolah Rakyat, tapi hasilnya nol besar. Kami merasa dipermainkan,” tegas Dt. Pandak.
Warga menilai, Fadli terlalu berani menjual program yang belum matang, tanpa memastikan dasar hukum, koordinasi lintas instansi, maupun jaminan anggaran. Kini, rakyat menanggung akibat dari ambisi politik yang tak berpijak pada perencanaan.
Janji Manis yang Membusuk di Tengah Jalan
Tokoh masyarakat lain, Hendri Donal alias Buya, juga tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia menyebut program ini hanya jadi bahan pencitraan yang gagal total.
“Kami sudah berikan masukan, tapi tidak pernah didengar. Katanya pertengahan tahun ini program sudah jalan, tapi sampai sekarang tak ada tanda-tanda. Jangan-jangan hanya janji manis buat pencitraan,” ujarnya pedas.
Menurut Buya, kegagalan Sekolah Rakyat bukan hanya soal proyek pendidikan yang tak jadi, tapi juga bukti bahwa suara rakyat semakin diabaikan dalam setiap kebijakan.
Potret Buram Pemerintahan Daerah
Gagalnya Sekolah Rakyat di Sungai Kumayang menjadi cermin betapa rapuhnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota. Lemahnya perencanaan, koordinasi antarinstansi yang tidak sinkron, dan komunikasi yang minim dengan kementerian terkait menunjukkan kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.
“Ke depan, kalau mau bawa program dari pusat, pastikan layak dan jelas. Jangan jadikan rakyat korban janji kosong,” tegas Dt. Pandak dengan nada peringatan keras.
Respons Fadli: Salahkan Dinas Sosial
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Fadli menolak bertanggung jawab penuh. Ia menegaskan bahwa komunikasi terkait Sekolah Rakyat berada di tangan Dinas Sosial.
“Ka Dinas Sosial yang lebih berkomunikasi langsung dengan Dirjen. Jalur komunikasi tentu melalui dinas terkait,” tulisnya singkat.
Namun pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya baru — jika memang jalurnya resmi melalui dinas, mengapa DPRD yang paling keras mempromosikan program ini ke masyarakat? Dan mengapa rakyat dijanjikan sesuatu yang ternyata belum memiliki dasar anggaran dan dukungan teknis yang kuat?
Janji Terkubur, Rakyat Menunggu Jawaban
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum memberikan pernyataan resmi. Di Sungai Kumayang, tanah ulayat yang pernah penuh harapan kini ditumbuhi ilalang — seolah menunggu keadilan yang tak kunjung datang.
Masyarakat adat menanti: apakah pemerintah dan DPRD akan berani bertanggung jawab atas janji yang mereka tanam di tanah ulayat itu, atau membiarkan Sekolah Rakyat menjadi monumen kegagalan dan pengkhianatan terhadap rakyat sendiri?(P)
