Baca Juga :
Rotasi Besar-besaran di Limapuluh Kota.
LIMAPULUH KOTA, PCV.News – Di bawah terik matahari sekitar pukul 09.00 WIB, suasana halaman Jorong Tanjuang Ateh, Nagari Taram, berubah menjadi panggung besar perombakan birokrasi. Sedikitnya 17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) bersama 100 pejabat Administrator dan Pengawas resmi dirotasi, dimutasi, dan dipromosikan oleh Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, Jumat (31/10).
Langkah ini sontak mengundang perhatian publik. Sebab, sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan terjadi perubahan besar di tubuh birokrasi daerah. Hanya tiga hari sebelum pelantikan, kondisi internal Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota masih dikabarkan “adem ayem”. Namun tiba-tiba, gelombang mutasi pun datang—besar dan mengejutkan.
Sumber internal pemerintahan menyebutkan bahwa keputusan ini tak lepas dari manuver politik Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejumlah pihak menduga, pengaruh politik PKS mulai menembus jantung birokrasi, bahkan “menggeser” dominasi warisan Golkar yang selama ini mewarnai struktur pemerintahan daerah.
“Dari tiga jabatan yang awalnya direncanakan untuk disesuaikan, tiba-tiba membengkak menjadi tujuh belas posisi strategis yang digeser. Tak berhenti di situ, lebih dari seratus pejabat di level eselon III dan IV ikut dirombak. Ini jelas bukan sekadar penataan, tapi revolusi birokrasi,” ujar salah seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Badan Keuangan, hingga BPBD—sebagian besar merupakan jabatan strategis peninggalan era sebelumnya—terseret dalam arus mutasi kali ini. Banyak di antaranya dikosongkan, memunculkan dugaan bahwa posisi-posisi tersebut akan kembali “diperebutkan” lewat mekanisme panitia seleksi (Pansel).
Langkah Bupati Safni yang baru menjabat sekitar delapan bulan pasca Pilkada 2024 ini pun menuai tanda tanya besar di kalangan tokoh daerah.
Apakah perombakan ini murni upaya penyegaran birokrasi? Ataukah sekadar bentuk penegasan kekuasaan politik yang mulai menguat di balik layar pemerintahan?
“Kita mempertanyakan urgensi dari mutasi besar-besaran ini. Di saat daerah masih berjuang dengan efisiensi anggaran, di saat program prioritas dan RPJMD belum sepenuhnya berjalan, kenapa energi malah dihabiskan untuk mengobrak-abrik birokrasi?” tegas salah seorang tokoh masyarakat Limapuluh Kota yang juga mantan pejabat senior daerah.
Menurutnya, agresivitas Bupati dan Wakil Bupati saat ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan birokrasi, apalagi jika kebijakan tersebut lebih bernuansa “like and dislike” daripada berbasis kinerja dan profesionalisme.
“Mutasi semestinya dilakukan untuk memperkuat kinerja, bukan untuk memperkuat posisi politik. Kalau ini dibiarkan, birokrasi bisa kehilangan arah dan kepercayaan publik akan semakin menurun,” tambahnya.
Publik kini menunggu langkah nyata Bupati Safni Sikumbang dalam membuktikan bahwa “revolusi jabatan” ini bukan sekadar panggung politik, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang benar-benar berorientasi pada pelayanan dan kemajuan daerah.
Namun bila tidak, maka mutasi massal ini hanya akan tercatat sebagai “politik balas budi” di balik baju reformasi.(Tim-PCV.News)
