Payakumbuh, Sumatera Barat |Portalpcvnews.net — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan, meskipun saat ini prosesnya terkendala penyesuaian penganggaran akibat perubahan regulasi nasional.
Baca Juga :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nalfira, menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan kelalaian administrasi, melainkan dampak langsung dari perubahan kebijakan pembiayaan.
“Kami membenarkan bahwa hingga saat ini gaji PPPK paruh waktu belum dapat dibayarkan. Kondisi ini terjadi karena kendala pada aspek penganggaran, bukan karena kelalaian,” ujarnya di Payakumbuh, Sabtu (25/04/2026).
Pada tahun sebelumnya, pembayaran gaji PPPK paruh waktu dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Namun, skema tersebut tidak lagi diperkenankan setelah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026, yang melarang penggunaan dana BOSP untuk membiayai gaji aparatur sipil negara, termasuk PPPK paruh waktu.
Perubahan regulasi tersebut berdampak langsung pada struktur alokasi anggaran daerah. Saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, kebutuhan belanja gaji PPPK paruh waktu belum dapat dimasukkan karena aturan baru tersebut belum diantisipasi dalam perencanaan awal.
Sebagai langkah responsif, Dinas Pendidikan bersama pemerintah daerah kini menempuh mekanisme pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
Baca Juga :
“Kami telah mengusulkan pembayaran melalui mekanisme pergeseran anggaran, dan proses ini sedang kami tindak lanjuti bersama pemerintah daerah,” jelas Nalfira.
Pemerintah kota, lanjutnya, memprioritaskan penyelesaian persoalan ini dengan percepatan proses administrasi, sembari mengimbau semua pihak memahami situasi secara utuh agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
“Kami memahami betul kondisi yang dirasakan PPPK paruh waktu. Di balik keterlambatan ini ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Kami tidak tinggal diam, dan berupaya secepat mungkin agar hak tersebut sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya.
Langkah ini menegaskan pendekatan Pemko Payakumbuh yang adaptif terhadap dinamika regulasi, dengan tetap menempatkan pemenuhan hak pegawai sebagai prioritas utama pelayanan publik.(P)
