Jakarta, Portalpcvnews.net — Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menempatkan laut sebagai ruang strategis yang menentukan masa depan kedaulatan dan pertahanan nasional. Dengan sekitar 70 persen wilayahnya berupa perairan, laut Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan sumber ekonomi, tetapi juga sebagai benteng utama keamanan negara di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Namun, besarnya potensi dan peran strategis laut tersebut dinilai belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat kesadaran maritim masyarakat yang memadai. Pembangunan nasional selama ini masih cenderung berorientasi darat, sementara laut kerap diposisikan sebagai pelengkap atau sekadar sumber daya ekonomi, sebuah paradigma yang dinilai berisiko melemahkan sistem pertahanan negara dalam jangka panjang.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja, menegaskan bahwa kesadaran maritim harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional HUT ke-79 Yayasan Hang Tuah yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Pertahanan maritim tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer dan alutsista. Kesadaran kolektif masyarakat bahwa laut merupakan bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa justru menjadi benteng pertahanan paling awal,” ujar Prof. Achmad Tjachja.
Ia menekankan bahwa posisi geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah perairannya sarat kepentingan global. Jalur tersebut tidak hanya dilalui kapal dagang, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas lintas negara yang mengancam stabilitas nasional, mulai dari pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan transnasional.
Dalam konteks ini, Prof. Achmad menilai sistem pertahanan negara tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus mampu membangun mekanisme pencegahan dini melalui penguatan kesadaran maritim masyarakat, sehingga publik dapat berperan sebagai bagian dari sistem peringatan dini dalam menjaga wilayah perairan nasional.
Baca Juga :
Ia juga menyoroti rendahnya literasi bahari, khususnya di kalangan generasi muda. Padahal, secara historis Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut yang menjadikan laut sebagai penghubung peradaban, perdagangan, dan kekuatan politik.
“Identitas maritim kita masih lebih banyak hadir sebagai simbol dan narasi sejarah, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan dan orientasi hidup masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sistem pendidikan nasional masih cenderung darat-sentris. Pengetahuan tentang kelautan, ekosistem pesisir, teknologi maritim, hingga geopolitik laut belum menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Akibatnya, laut sering dipersepsikan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Prof. Achmad juga menekankan keterkaitan erat antara pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketahanan sosial dan ekonomi nelayan dinilai berpengaruh langsung terhadap stabilitas keamanan laut.
“Ketika masyarakat pesisir sejahtera dan merasa memiliki lautnya, mereka secara alami akan menjadi bagian dari sistem pengawasan wilayah,” ujarnya.
Sebaliknya, ketimpangan dan keterpinggiran justru berpotensi membuka ruang bagi aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan ekonomi maritim harus berjalan seiring dengan penguatan pertahanan nasional.
Ia menilai sektor kelautan dan perikanan, yang selama ini menjadi penyumbang devisa non-migas, memiliki peran strategis tidak hanya dalam memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga dalam mempertegas kehadiran negara di laut. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sektor ini dapat menjadi pilar ketahanan nasional jangka panjang.
Di sisi lain, Prof. Achmad menyoroti tantangan persepsi terhadap sektor maritim. Profesi nelayan dan pekerjaan kelautan kerap dipandang berat dan kurang menjanjikan, sehingga kurang diminati generasi muda. Padahal, sektor maritim modern telah berkembang luas, mencakup industri pengolahan, teknologi, riset, logistik, hingga inovasi berbasis kelautan.
“Laut harus diposisikan sebagai ruang masa depan yang menjanjikan, bukan sekadar ruang kerja tradisional,” tegasnya.
Seminar nasional ini diikuti sekitar 130 sekolah dari berbagai daerah di Indonesia, melibatkan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan strategis TNI dan Polri, seperti Yayasan Kartika Jaya (TNI AD), Yayasan Kemala Bhayangkari (Polri), dan Yayasan Yasarini (TNI AU). Kehadiran lintas matra ini mencerminkan kuatnya kolaborasi dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran maritim sebagai bagian dari pembentukan karakter kebangsaan sejak dini.
Sementara itu, Ketua Yayasan Hang Tuah, Fera Muhamad Ali, menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
“Pendidikan bermutu membutuhkan partisipasi semesta. Tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja,” ujarnya.
Fera menjelaskan bahwa Yayasan Hang Tuah secara konsisten mengembangkan kurikulum kebaharian sebagai muatan lokal di seluruh satuan pendidikan di bawah naungannya. Kurikulum tersebut dirancang tidak hanya sebagai tambahan materi, tetapi sebagai bagian integral dari pembentukan karakter dan jati diri generasi muda sebagai bangsa maritim.
Melalui peringatan HUT ke-79 ini, Yayasan Hang Tuah menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berwawasan bahari. Seminar nasional ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pendidikan, pertahanan, dan pembangunan maritim sebagai fondasi masa depan Indonesia di panggung global.(Yolan)
