Jakarta, Portalpcvnews.net — Indonesia kembali menuai sorotan terkait kesiapsiagaan bencana setelah banjir bandang besar di sejumlah wilayah Sumatera menelan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Sejumlah peneliti menilai pemerintah belum mengambil pelajaran penting dari pengalaman bencana sebelumnya, termasuk siklon tropis Seroja yang melanda Indonesia pada 2021.
Baca Juga :
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menegaskan bahwa siklon tropis bukanlah fenomena baru bagi Indonesia. Namun, pengalaman tersebut dinilai belum diterjemahkan menjadi kebijakan mitigasi yang kuat dan berkelanjutan.
> “Siklon tropis ini bukan hal baru. Dari catatan media, pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar. Kita sebagai bangsa tidak mencari satu atau dua kambing hitam,” ujar Yanu dalam sebuah webinar yang digelar beberapa hari lalu.
Ia menambahkan, Indonesia seharusnya mampu melakukan pembenahan serius dengan menjadikan rekomendasi ilmiah sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan kebencanaan. Menurut Yanu, pengalaman penanganan pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa sains dan riset perlu ditempatkan di pusat proses pengambilan keputusan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kebijakan kebencanaan di Indonesia, kata dia, masih jarang berbasis hasil riset yang komprehensif.
Baca Juga :
> “Itu harus diakui, karena buktinya kita gagal memitigasi atau mengantisipasi korban jiwa banjir bandang di Sumatera sebanyak itu, yang sudah mendekati angka 1.000,” tegasnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu (14/12/2025), jumlah korban jiwa akibat rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatera mencapai 1.016 orang. Angka tersebut dilaporkan oleh Kompas.com pada Senin (15/12/2025), dan menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.
Para pengamat menilai tingginya korban jiwa ini menandakan lemahnya sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim, serta minimnya integrasi hasil riset ke dalam kebijakan publik. Tanpa perubahan mendasar, Indonesia dikhawatirkan akan terus mengulang pola yang sama: bereaksi setelah bencana terjadi, alih-alih mencegah dan memitigasi sejak dini.
Di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat krisis iklim global, desakan agar pemerintah memperkuat kebijakan berbasis sains semakin menguat. Bagi banyak pihak, tragedi di Sumatera seharusnya menjadi momentum refleksi nasional agar pengalaman pahit masa lalu tidak kembali terulang dengan korban yang lebih besar.(Yolan)
