Payakumbuh, Sumatera Barat |Portalpcvnews.net — Upaya memperkuat reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah kian nyata. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (13/05/2026), sebagai fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Baca Juga :
Kepala dinas, M. Faizal, menegaskan bahwa ZI memiliki peran strategis dalam membentuk pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien—sejalan dengan arahan Zulmaeta agar seluruh perangkat daerah menguatkan reformasi birokrasi melalui WBK/WBBM.
“Komitmen ini diharapkan menumbuhkan budaya kerja antikorupsi dan berorientasi melayani masyarakat, khususnya bagi koperasi dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Ubah Mindset, Perkuat Budaya Kerja
Faizal menekankan bahwa inti pembangunan ZI adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur agar lebih disiplin, profesional, dan responsif.
“ASN harus memiliki semangat melayani, bukan dilayani. Perubahan mindset menjadi kunci agar reformasi berjalan cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
ZI juga diarahkan melahirkan unit kerja percontohan menuju WBK/WBBM yang dapat direplikasi perangkat daerah lain, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.
Kolaborasi Pengawasan dan Integritas
Kegiatan pencanangan dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh ASN dan dihadiri Syahrir, Inspektur Kota Payakumbuh, serta mitra seperti Dekopinda Payakumbuh dan komunitas UMKM Badunsanak.
Menurut Syahrir, pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan pembuktian bahwa pelayanan publik dapat dijalankan secara profesional, cepat, dan bebas dari praktik korupsi.
“Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah daerah,” katanya.
Dampak Langsung bagi Iklim Usaha
Dengan pelayanan yang transparan dan akuntabel, dinas menargetkan terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan produktif bagi koperasi dan UMKM. ZI diharapkan menjadi budaya kerja yang mengakar, bukan sekadar program seremonial.
“Ketika integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima tumbuh di setiap ASN, kepercayaan publik akan menguat,” pungkas Faizal.
Langkah ini menegaskan posisi Dinas Koperasi dan UKM sebagai akselerator reformasi birokrasi di Payakumbuh—menghubungkan integritas aparatur dengan kualitas layanan nyata bagi pelaku ekonomi rakyat.(P)
