Padang |Portalpcvnews.net — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) guna mendukung penanganan dan mitigasi bencana. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Rida Ananda, mewakili Wali Kota Zulmaeta, saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan TKD yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang, Kamis (26/03/2026).
Rida menekankan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi antar-pemerintah daerah sekaligus memperdalam pemahaman teknis terkait pemanfaatan TKD, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
“Rakor ini sangat penting sebagai ruang konsolidasi pemahaman agar penggunaan TKD benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel—terutama dalam mendukung upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah,” ujar Rida.
Menurutnya, keikutsertaan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam agenda tersebut merupakan langkah konkret memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance). Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi dinilai krusial agar setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan riil daerah yang memiliki kerentanan terhadap risiko bencana.
Dalam sesi teknis, tim Itjen Kemendagri memberikan arahan komprehensif mencakup siklus penuh pengelolaan TKD—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran berbasis risiko (risk-based budgeting) sebagai instrumen pencegahan dan respons dini.
Rida menegaskan, Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai regulasi, sehingga mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah serta mempercepat penanganan pascabencana,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan publik. Kolaborasi yang solid, lanjutnya, menjadi fondasi peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk para inspektur daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna menyelaraskan perencanaan serta pemanfaatan TKD di masing-masing wilayah.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan, Pemko Payakumbuh optimistis kualitas tata kelola TKD akan semakin meningkat dan berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.(P)
