Padang, Portalpcvnews.net — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
Baca Juga :
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pada tahap pemulihan ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Fokus pemenuhan layanan dasar meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara.
Langkah tersebut akan dilakukan sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kami menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini rampung paling lambat 28 Desember 2025. Data tersebut menjadi landasan penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai pada awal 2026,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi serta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12).
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota dari daerah terdampak, serta menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Meski status tanggap darurat provinsi telah dicabut, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius terhadap trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang terlibat aktif dalam membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah berbagai keterbatasan, para relawan menunjukkan pengorbanan luar biasa.
Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi menolong sesama. Ini mencerminkan nilai gotong royong dan kemanusiaan yang tetap hidup di tengah masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga meminta para bupati dan wali kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan pemulihan, serta mendorong kepala daerah menjadi penggerak utama di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan tahap krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci.
Baca Juga :
Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan proses pemulihan berpotensi berjalan lambat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan proses pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan tengah menjalani proses pengujian lanjutan di Jakarta.
“Proses pencarian dan identifikasi korban tetap kami lanjutkan.
Polri bersama seluruh pihak terkait akan bekerja semaksimal mungkin,” kata Solihin.
Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat di tingkat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara pada dashboard Satu Data Bencana Pemprov Sumbar, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 260 orang, korban hilang 72 orang, dan korban luka-luka 382 orang. Sementara itu, total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.(Dady)
