Jakarta, portalpcvnews.net – Pemerintah memastikan kesiapan pendanaan untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp51,82 triliun, mencakup penanganan kerusakan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Baca Juga :
Estimasi tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Penanganan dan Pemulihan Bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025) malam.
> “Secara nasional, dengan penjumlahan dari Kementerian PUPR dan perhitungan tiga provinsi terdampak, dibutuhkan anggaran sebesar Rp51,82 triliun,” ujar Suharyanto.
Aceh Menjadi Wilayah dengan Kebutuhan Pemulihan Terbesar
Dari tiga provinsi terdampak, Aceh memerlukan anggaran paling besar, yakni Rp25,41 triliun. Anggaran tersebut meliputi rekonstruksi infrastruktur, perbaikan fasilitas publik, hunian warga, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menkeu: Pemerintah Siapkan Dana Hingga Rp60 Triliun
Menanggapi proyeksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung seluruh agenda pemulihan.
> “Kami memastikan ketersediaan dana hingga Rp60 triliun. Ini hasil dari efisiensi anggaran negara, bukan pemotongan program prioritas,” ujar Purbaya.
Ia menekankan bahwa isu pendanaan tidak perlu menjadi kekhawatiran publik. Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan penyisiran anggaran secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas program strategis nasional.
> “Kami akan mengoptimalkan APBN tanpa langkah pemotongan serampangan. Semua proses tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat terdampak,” tegasnya.
Pemulihan Sumatra Jadi Agenda Nasional
Pemerintah menempatkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra sebagai agenda nasional. Selain relokasi warga dan perbaikan infrastruktur vital, pemerintah berkomitmen membangun kembali kawasan terdampak dengan pendekatan pengurangan risiko bencana berkelanjutan.(Yolan)
