Payakumbuh |Portalpcvnews.net — Pemerintah Kota Payakumbuh mempertegas komitmennya dalam memperluas akses dan kualitas layanan dasar masyarakat melalui pelantikan Tim Pembina Posyandu Kota Payakumbuh, Pengurus Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tim Penggerak PKK, serta TP Posyandu Kecamatan se-Kota Payakumbuh, Kamis (12/02/2026), di Aula Josrizal Zein, Balai Kota.
Momentum tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pekan Posyandu Bidang Kesehatan Tahun 2026—sebuah langkah strategis yang menandai transformasi layanan Posyandu dari model konvensional menjadi pusat layanan dasar terintegrasi.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan TP Posyandu periode 2025–2029 sekaligus peluncuran Posyandu Enam SPM merupakan tonggak penting dalam memperluas cakupan pelayanan publik berbasis komunitas.
“Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Kini, melalui enam bidang SPM, Posyandu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial,” ujar Zulmaeta.
Ia berharap Tim Pembina Posyandu mampu mendorong inovasi layanan dan memperkuat partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berbasis keluarga.
Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan komitmen bersama mendukung Pekan Posyandu dengan tema “Posyandu Hebat, Keluarga Kuat, Sumatera Barat Sehat.” Tema tersebut, menurut Zulmaeta, mencerminkan visi kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan berkualitas.
Baca Juga :
Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Zulmaeta juga menyoroti peran strategis P2TP2A sebagai garda terdepan perlindungan perempuan dan anak. Sepanjang 2025, P2TP2A Payakumbuh mencatat penanganan 57 kasus, terdiri dari 33 kasus anak dan 24 kasus perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi, disusul kekerasan seksual dan penelantaran.
“Data ini menjadi pengingat bahwa masih banyak perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Upaya pencegahan dan respons cepat harus terus diperkuat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara TP PKK, TP Posyandu Kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis keluarga semakin meningkat.
Transformasi Posyandu Sejalan Regulasi Nasional
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Payakumbuh yang juga menjabat Ketua TP Posyandu dan Ketua P2TP2A, Eni Zulmaeta, menegaskan bahwa Posyandu memiliki posisi strategis sebagai simpul utama pelayanan berbasis masyarakat sekaligus penghubung langsung antara pemerintah dan warga.
“Keberhasilan Posyandu tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan dan kader, tetapi juga dukungan lintas sektor serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu di Payakumbuh sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal, yang memperluas fungsi Posyandu menjadi pusat layanan dasar masyarakat secara menyeluruh.
Eni juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai “alarm sosial” yang menuntut penguatan edukasi publik, sosialisasi, dan ketahanan keluarga.
“Pencegaha harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh lengah,” katanya.
Menutup kegiatan, Eni mengajak seluruh pengurus dan kader yang baru dilantik untuk bekerja dengan dedikasi, profesionalisme, dan inovasi demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Momentum ini adalah awal penguatan sinergi. Dengan Posyandu yang hebat dan keluarga yang kuat, Payakumbuh akan semakin sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Dengan transformasi layanan berbasis enam SPM dan penguatan kelembagaan di tingkat kota hingga kecamatan, Payakumbuh menempatkan pembangunan keluarga sebagai fondasi utama menuju masyarakat yang inklusif, aman, dan berdaya saing.(P)
