Payakumbuh |Portalpcvnews.net — Rombongan DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (07/05/2026), untuk pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Sawal, didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Mereka disambut Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Diskominfo Kurniawan Syah Putra, dan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Rida menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE.
“Ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan visi pembangunan digital antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh berada pada fase akselerasi transformasi digital untuk memberi kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi prioritas utama. Pemerintah kota, kata Rida, masih memerlukan penguatan pada sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan infrastruktur TIK hingga tingkat kelurahan, selaras dengan agenda nasional reformasi birokrasi dan Satu Data Indonesia.
Kepala Diskominfo Kurniawan memaparkan bahwa indeks SPBE Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan konsisten dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari sisi infrastruktur, kota ini telah memiliki backbone fiber optik terhubung dengan sistem redundansi jaringan, serta memanfaatkan cloud server pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk efisiensi dan keamanan data.
Baca Juga :
Pada lapisan aplikasi, Payakumbuh mengembangkan ekosistem layanan terintegrasi melalui platform MyKOPAY yang menopang berbagai sistem: E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING (penanganan stunting), Sipedati (PKK dan dasawisma), SiPADUKO (layanan puskesmas), hingga BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) untuk perencanaan berbasis data.
Kurniawan juga mengungkapkan bahwa pada 8 Oktober 2024 telah dilakukan soft launching MPP Digital. Sejumlah layanan kini dapat diakses daring, mulai dari perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD (PBB-P2), hingga pendaftaran paspor melalui aplikasi M-Paspor.
Selain itu, program Taman Digital terus memperluas konektivitas internet ke kantor-kantor lurah, di antaranya Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan, dengan target tidak ada warga yang tertinggal dari akses layanan digital.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengapresiasi kemajuan Payakumbuh dalam digitalisasi layanan publik. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan agar keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota dapat terwujud.
“Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata dalam digitalisasi layanan publik. Ini menjadi praktik baik yang penting untuk diselaraskan di tingkat provinsi,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau langsung sejumlah aplikasi yang telah diimplementasikan, termasuk e-KKPR, Sipedati, dan BIG DATA, sebagai contoh konkret integrasi SPBE yang berjalan di Kota Payakumbuh.(P)
