Padang |Portalpcvnews.net — Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga :
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sumatera Barat, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat.
Zulmaeta menegaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh memanfaatkan forum strategis ini untuk mengajukan sejumlah usulan prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan akselerasi ekonomi daerah. Usulan tersebut mencakup peningkatan dan kelengkapan ruas jalan berstatus provinsi, program pelatihan kerja dan ketenagakerjaan—termasuk pelatihan juru las (welder) untuk mendukung kebutuhan sektor industri.
Di bidang kesehatan, Payakumbuh mengusulkan pengembangan rumah sakit umum, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi dan relokasi puskesmas. Sementara pada sektor lingkungan, diusulkan penyediaan peralatan pengolahan sampah seperti mesin press, pembebasan lahan buffer zone, rehabilitasi TPA regional, serta ganti rugi lahan terdampak longsor.
Untuk penguatan layanan publik berbasis fasilitas, Zulmaeta turut mendorong rehabilitasi GOR M. Yamin, lapangan tenis Kubu Gadang, peningkatan jaringan irigasi pertanian, rehabilitasi rumah potong hewan (RPH), serta peningkatan jalan kewenangan provinsi yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi barang.
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar program, tetapi harapan masyarakat. Setiap usulan dirumuskan dari kebutuhan riil warga agar memberi dampak nyata pada kesejahteraan,” ujar Zulmaeta.
Baca Juga :
Ia berharap sinergi perencanaan lintas level pemerintahan ini dapat memastikan usulan Payakumbuh terakomodasi dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027, sehingga pemerataan pembangunan dan keberlanjutan layanan publik dapat terwujud secara lebih cepat dan terukur.(P)
