LIMAPULUH KOTA |Portalpcvnews.net – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota mulai melakukan land clearing atau pembersihan dan penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Madang Kadok, Kenagarian Sungai Kamuyang.
Baca Juga :
Penyiapan lahan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang direncanakan menggunakan dana APBN, Pada Jum’at 18 September 2026.
Kegiatan land clearing dilaksanakan pada lahan seluas sekitar 10 hektare, dengan nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp399,6 juta. Penyiapan lahan ini menjadi tahapan awal untuk memastikan lokasi siap digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan berskala besar tersebut.
Bupati Limapuluh Kota H. Safni Sikumbang, ketika dihubungi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendukung kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya pada aspek penyediaan dan kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab daerah.
Wakil Bupati Limapuluh Kota Ahlul Barito Resha mengatakan, dalam pembangunan fisik Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan upaya percepatan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama melalui pekerjaan land clearing dan penyiapan lahan.
“Dalam hal pembangunan fisik Sekolah Rakyat, kita dari Pemerintah Kabupaten sudah melakukan upaya percepatan sesuai dengan kewenangan kita, yaitu land clearing. Sedangkan untuk pembangunan pusat, saat ini sudah pada tahap tender di Kementerian PU,” ujarnya.
Baca Juga :
Ia berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan Sekolah Rakyat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita berharap sekolah ini segera dapat terealisasi. Sehingga anak-anak yang tidak mampu bisa juga mendapatkan pendidikan yang bagus dengan fasilitas yang sangat lengkap,” tambahnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Limapuluh Kota, Orlanda, ST., MT, menjelaskan bahwa pekerjaan saat ini difokuskan pada land clearing dan penyiapan lahan sesuai kebutuhan pembangunan.
“Lahan yang dipersiapkan sekitar 10 hektare. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan lokasi benar-benar siap sebelum pembangunan fisik dilaksanakan,” jelas Orlanda.
Berdasarkan rencana, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut akan dibiayai melalui APBN, dengan estimasi biaya awal sekitar Rp250 miliar. Sekolah tersebut dirancang memiliki kapasitas sekitar 2.750 orang, termasuk peserta didik, guru dan tenaga pengurus.
Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik Sekolah Rakyat ditargetkan mulai dilaksanakan pada Desember 2026. Selanjutnya, fasilitas pendidikan tersebut diharapkan sudah dapat beroperasi pada Juli 2027.
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Madang Kadok nantinya tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
